Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara terletak di garis khatulistiwa dan berada diantara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada diantara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara kita ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

PEREKONOMIAN INDONESIA

PEREKONOMIAN INDONESIA ZAMAN ORDE LAMA

Periode perekonomian zaman orde lama sampai tahun 1966

Pada saat ini :

- Aspek ekonomi relatif tertinggal.

- Miskinnya pendataan mengenai keadaan ekonomi yang memang sudah tertinggal tersebut.

- Pada masa ini, pengisian kemerdekaan ditekankan pada aspek politik.

Terdapat 3 periode:

A. Periode 1945 – 1950

- Sangat singkat, antara bulan November 1945 – Desember 1949 (4 Tahun).

- Terdapat 5 pemerintahan.

- Sementara, antara bulan Desember 1949 – September 1950

Federasin (Konsep Kmgraan), pemerintahan bersifat PARLEMENTER, di pimpin oleh HATTA, atau massa KABINET HATTA.

Kabinet ini :

Ø Konsentrasi pada penyatuan politis wilayah Indonesia ke dalam negara Indonesia Serikat.

Ø Tindakan utama (penting) : REFORMASI MONETER melalui “Devaluasi mata uang secara serempak dan pemotongan (arti harfiah) uang yang beredar pada bulan Maret.

B. Periode DEMOKRASI PARLEMENTER (1950 – 1959)

- Disebut juga periode Demokrasi Liberal.

- Berakhir pada Juli 1959

Denkrit Presiden Soekarno “kembali ke UUD’45” (September 1950 – 5 Juli 1959) (9 Tahun).

- Ada 7 pemerintahan :

1. Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951)

Ø Kabinet I dalam negara Kesatuan RI.

Ø Syafruddin Prawiranegara (Mentri Keuangan).

Sumitro D. (Mentri Perdagangan dan Industri).

Ø Pada masa ini ekspor terdorong kuat, sehingga mampu mengatasi kesulitan neraca pembayaran, sekaligus penerimaan pemerintah naik.

Ø Import diliberalisasikan untuk menekan harga 1 umum di dalam negeri.

Ø Kredit untuk perusahaan asing di perketat, untuk pribumi di perlunak.

Ø 1 kali terumuskan RUP (Rencana Urgensi Perekonomian).

Ø Bercorak Sosialis – Pragmatis.

2. KABINET SUKIMAN (April 1951 – Februari 1952)

- Nasional De Javasche Bank : Bank Indonesia (22 Mei 1951).

- Memburuknya situasi fiskal.

- Eksport menurun, akibat bom Korea.

- Dihapusnya sistem kurs berganda (Multiple Exchange Rate System).

- Surplus anggaran berbalik menjadi defisite besar.

- Jatuh karena isu penandatanganan persetujuan keamanan bersama dengan AS.

3. KABINET WILOPO (April 1952 – Juni 1953)

- Konsep anggarannya berimbang (Balanced Budget) dalam APBN.

- Import di perketat, diberlakukan pembayaran dimuka.

- Rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil.

- Menekan pengeluaran pemerintah, > 25% pengeluaran total tahun sebelumnya.

- Cadangan devisa merosot tajam.

- Melanjutkan RUP, program banteng

Membentuk suatu kelas menengah nasional dengan membatasi alokasi impor hanya kepada pengusaha 1 Nasional. (Diskriminatif – Rasial)

4. KABINET ALI I (Agustus 1953 – Juli 1955)

- Defisite baik dalam anggaran belanja maupun dalam neraca pembayaran.

- Melindungi importer pribumi.

- Kegagalan fiskal.

- Terjadinya kegoncangan kabinet berdampak pada kurang suksesnya upaya pengendalian laju uang yang beredar, dan tindakan restabilisasi di arahkan pada pembatasan import.

5. KABINET BURHANIDDIN (Agustus 1955 – Maret 1956)

- Dikenal dengan sebutan Kabinet Interim.

- Tindakan penting:

Ø Liberalisasi Import (Politik Rasialisme terhadap Importer dihapuskan.

Ø Pembayaran di muka atas impor

- Nilai rupiah naik 8% terhadap emas.

- Konsisten melaksanakan RUP.

- Membentuk Dewan alat-alat pembayaran luar negeri.

6. KABINET ALI II (April 1956 – Maret 1957)

- Merosotnya cadangan devisa akibat penyeludupan.

- Defisite besar dalam anggaran.

- Dicairkan sertifikat pendorong ekspor.

- Penerimaan bantuan dari IMF US$55 Juta.

- Pengajuan UU tentang penanaman Modal Asing.

- Dihentikan Program Banteng oleh presiden Soekarno.

- Dicanangkan RLT (Rencana Lima Tahun 1956 – 1960), dengan tujuan untuk mendorong industri dasar, jasa pelayanan umumum dan sektor publik.

7. KABINET DJUANDA (Maret 1957 – Agustus 1959)

- Disebut Kabinet Karya.

- Disebut juga Kabinet Kerja Darurat Ekstra Parlementer

- Bersifat terpimpin.

- Cikal bakal demokrasi terpimpin.

PEREKONOMIAN INDONESIA ZAMAN ORDE BARU

Pembangunan nasional telah direnanakan meliputi pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, pembangunan jangka pendek. Pembangunan jangka panjang tahap I (PJPT I) berlangsung selama 25 tahun. PJPT I terdiri atas lima tahapan jangka menengah. Setiap tahapan jangka menengah waktunya lima tahun yang dikenal dengan nama pembangunan lima tahun (pelita). Setiap pelita di bagi menjadi lima tahapan jangka pendek, yaitu satu tahunan yang dikenal sebagai pelita tahun pertama, dan seterusnya sampai pelita tahun ke lima.

Pemerintah orde baru mulai melaksanakan rencana pembangunan lima tahun sejak 1 April 1969 melalui tahapan tahapan pelita. Perkembangan perekonomian Indonesia pada masing-masing pelita adalah sebagai berikut:

PELITA I

Pelita I dimulai 1 April 1969 – 31 Maret 1947

Pelita ini menekan pada rehabilitas ekonomi, khususnya mengangkat hasil pertanian dan penyempurnaan system irigasi dan transportasi. Hampir seluruh target di sektor produksi berhasil dicapai, bahkan produksi beras meningkat 25%. Tujuan pelita I adalah menaikkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional.

PELITA II

Pelita II berlangsung pada tanggal 1 April 1974 – 31 Maret 1979.

Pelita II menekan pada peningkatan standar hidup bangsa Indonesia. Tujuan tersebut di wujudkan dengan menyediakan pangan, sandang, dan papan yang lebih baik, meningkatkan pemerataan kesejahteraan; dan menyediakan lapangan kerja.

PELITA III

Pelita III dimulai tanggal 1 April 1979 – 31 Maret 1989.

Pelita ini menekankan pada sektor pertanian untuk mencapai swasemada pangan dan pemantapan industri yang mengolah bahan dasar atau bahan baku menjadi bahan jadi. Pelita II meningkat 27,4% di banding pelita sebelumnya. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggal 26,9% dari jumlah penduduk tahun 1980.

PELITA IV

Pelita IV dimulai 1 April 1984 – 31 Maret 1989.

Pelita ini menekankan pada sektor pertanian untuk mempertahankan swasembada pangan sekaligus meningkatkan industri yang dapat memproduksi mesin – mesin untuk industri ringan maupun berat. Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tinggal 16,4% dari jumlah penduduk tahun 1987.

PELITA V

Pelita dimulai tanggal 1 April 1989 – 31 Maret 1994.

Pelita ini menekankan pada sektor industri yang didukung oleh pertumbuhan yang mantap di sektor pertanian.

PELITA VI

Pelita VI dimulai 1 April 1994 – 31 Maret 1999.

Pelita VI merupakan awal pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II). Pada tahap ini bangsa Indonesia memasuki proses Tinggal Landas menuju terwujudnya masyarakat maju, adil dan mandiri. Pelita VI menitik beratkan pada bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

PEMERINTAHAN TRANSISI

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demostrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto smakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Dibawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Pemerintahan transisi merupakan peralihan antara pemerintahan zaman Soeharto ke pemerintahan B.J. Habibie.

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.

- Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memunculkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

- Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.

PEMERINTAHAN REFORMASI

Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.

1. Masa Kepemimpinan B.J. Habibie

Pada awal pemerintahan reformasi , masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan investor, termasuk investor asing, menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional da menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim orde baru, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); supremasi hukum; hak asasi manusia (HAM); Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II; peranan ABRI di dalam politik; masalah disintegrasi; dan lainnya.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan mulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Dibidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6.500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara.

- Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.

- Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga dibawah Rp 10.000,00

- Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.

- Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF.

- Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat.

- Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemerintahan presiden B.J Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

2. Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil.

Akan tetapi, ketenangan masyarakat setelah terpilihnya Presiden Indonesia keempat tidak berlangsung lama. Presiden mulai menunjukkan sikap dan mengeluarkam ucapan-ucapan kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Presiden cenderung bersikap diktator dan praktek KKN di lingkungannya semakin intensif, bukannya semakin berkurang yang merupakan salah satu tujuan dari gerakan reformasi. Ini berarti bahwa walaupun namanya pemerintahan reformasi, tetapi tetap tidak berbeda dengan rezim orde baru. Sikap presiden tersebut juga menimbulkan perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang klimaksnya adalah dikeluarkannya peringatan resmi kepada Presiden lewat Memorandum I dan II. Dengan dikeluarkannyab Memorandum II jadi dilaksanakan pada bulan Agustus 2001.

Selama pemerintahan reformasi, praktis tidak ada satu pun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikann dengan baik. Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut, misalnya pemberontakan Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan Tengah. Belum lagi demonstrasi buruh semakin gencar yang mencerminkan semakin tidak puas mereka terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri, juga pertikaian elite politik semakin besar.

Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah Indonesia, padahal roda perekonomian nasional saat ini sangat tergantung pada bantuan IMF. Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club (negara-negara donor) karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia dengan kondisi perekonomiannnya yang semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah yang terus menerus membengkak, tidak mungkin mampu membayar kembali utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan, Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet.

Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Ditambah lagi dengan memburuknya hubungan antara pemerintah Indonesia dan IMF. Hal ini membuat pelaku-pelaku bisnis, termasuk investor asing, menjadi enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, kindisi perekonomian nasional pada masa pemerintahan reformasi cenderung lebih buruk dari pada saat pemerintahan transisi. Bahkan, lembaga pemeringkatan Internasional Moody’s Investor Service mengkonfirmasi bertambah buruknya country risk Indonesia. Meskipun beberapa indikator ekonomi makro mengalami perbaikan, namun karena kekhawatiran kondisi politik dan sosial, lembaga rating lainnya (seperti Standard & Poors) menurunkan prospek jangka panjang Indonesia dari stabil ke negatif.

Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil tahun 2002 ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya, bahkan bisa kembali negatif. Pemerintah tidak menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh (political will) untuk menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas dengan prinsip once and for all. Pemerintah cenderung menyederhanakan krisis ekonomi dewasa ini dengan menganggap persoalannya hanya terbatas pada agenda masalah amandemen UU Bank Indonesia, desentralisasi fiskal, restrukturisasi utang, dan divestasi BCA dan Bank Niaga. Munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang controversial dan inkonsistens, termasuk pengenaan bea masuk impor mobil mewah untuk kegiatan KTT G-15 yang hanya 5% (nominal 75%) dan pembebasan pajak atas pinjaman luar negeri dan hibah, menunjukkan tidak adanya sense of crisis terhadap kondisi riil perekonomian negara saat ini.

Fenomena makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) antara 30 Maret 2000 hingga 8 Maret 2001 menunjukkan growth trend yang negatif. Dalam perkataan lain, selama periode tersebut IHSG merosot hingga lebih dari 300 poin yang disebabkan oleh lebih besarnya kegiatan penjualan dripada keegiatan pembelian dalam perdagangan saham didalam negeri. Hal ini mencerminkan semakin tidak percayanya pelaku bisnis dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia, paling tidak untuk periode jangka pendek.

Pada masa kepemimpinan preside Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

3. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang terdesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

- Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

- Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Dimasa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

4. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I (Era SBY-JK) = (2004 – 2009)

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijikan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkanberbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan Noveember 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006.

Hal ini disebabkan karena hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintah terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran . Jadi, disatu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.

Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II (Era SBY – Boediono) = (2009-2014)

Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu:

1. BI rate

2. Nilai tukar

3. Operasi moneter

4. Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.

Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia.

Krisis Keuangan Indonesia Akhir Tahun 2005

Pada akhir tahun 2005 Indonesia menghadapi ‘mini-krisis’ akibat kenaikan harga minyak Internasional dan impor. Mata uang mencapai Rp 12.000 / USD1 sebelum stabil. Pemerintah dipaksa untuk memotong subsidi BBM yang sangat besar, yang direncanakan untuk biaya $ 14 miliar untuk tahun 2005, pada bulan Oktober. Hal ini menyebabkan lebih dari dua kali lipat dalam harga bahan bakarv konsumen, sehingga inflasi dua digit. Situasi telah stabil, tetapi ekonomi terus berjuang dengan inflasi sebesar 17% pada tahun 2005.

Untuk tahun 2006, prospek ekonomi Indonesia lebih positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,1% pada tahun 2004 dan mencapai 5,6% pda tahun 2005. Kapita riil per telah mencapai tahun fiskal 1996/1997 tingkat. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh konsumsi domestik, yang menyumbang sekitar tiga perempat dari produk domestik bruto Indonesia. The Bursa Efek Jakarta adalah pasar berkinerja terbaik di Asia pada tahun 2004 naik sebesar 42%. Masalah yang terus menempatkan hambatan pada pertumbuhan termasuk tingkat investasi yang rendah asing, birokrasi, dan korupsi yang sangat meluas yang menyebabkan 51430000000000 Rupiah atau 5657300000 Dolar AS atau sekitar 1,4% dari PDB akan hilang secara tahunan. Namun, ada optimisme yang sangat kuat dengan kesimpulan pemilu damai selama tahun 2004 dan pemilihan presiden reformis Susilo Bambang Yudhoyono.

Tingkat pengangguran pada bulan Februari 2007 adalah 9,75%. Meskipun pelambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia di percepat ke tertinggi sepuluh tahun dari 6,3% pada tahun 2007. Tingkat pertumbuhan ini sudah cukup untuk mengurangi kemiskinan dari 17,8% menjadi 16,6% berdasarkan garis kemiskinan Pemerintah dan membalikkan tren baru-baru ini terhadap pertumbuhan pengangguran, dengan pengangguran turun menjadi 8,46% pada Februari 2008. Yidak seperti banyak dari yang lebih tergantung pada ekspor tetangga, telah berhasil rok resesi, dibantu oleh permintaan domestik yang kuat (yang membuat naik sekitar dua-pertiga dari ekonomi) dan paket stimulus fiskal pemerintah sekitar 1,4% dari PDB, diumumkan awal tahun ini. Setelah India dan China, Indonesia saat ini pertumbuhan ekonomi tercepat ketiga dalam Kelompok Dua Puluh (G20) Industri dan negara berkembang. Perekonomian $ 512.000.000.000 diperluas 4,4% pada kuartal pertama dari tahun sebelumnya dan bulan lalu, IMF merevisi proyeksi tahun 2009 bagi negara untuk 3-4% dari 2,5%. Indonesia menikmati fundamental kuat dengan otoritas diimplementasikan luas reformasi ekonomi dan keuangan, termasuk penurunancepat dalam utang publik dan eksternal, penguatan lembar sektor korporasi dan perbankan keseimbangan dan mengurangi kerentanan bank melalui kapitalisasi yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih baik.

Negara Tujuan Ekspor 10 Komoditi Utama

No.	Komoditas	Negara Tujuan
1.	TPT	AMERIKA SERIKAT, JEPANG, JERMAN, TURKI, KOREA SELATAN, INGGRIS, UNI EMIRAT ARAB, REP.RAKYAT TIONGKOK, BRASILIA, MALAYSIA, BELGIA, ITALIA, BELANDA, SPANYOL, KANADA, SAUDI ARABIA, THAILAND, PERANCIS, VIETNAM, TAIWAN
2.	Elektronik	SINGAPURA, AMERIKA SERIKAT, JEPANG, HONGKONG, REP.RAKYAT TIONGKOK, JERMAN, MALAYSIA, BELANDA, KOREA SELATAN, PILIPINA, PERANCIS, THAILAND, INDIA, AUSTRALIA, UNI EMIRAT ARAB, INGGRIS, TAIWAN, VIETNAM, BELGIA, ITALIA
3.	Karet dan Produk Karet	AMERIKA SERIKAT, JEPANG, REP.RAKYAT TIONGKOK, KOREA SELATAN, SINGAPURA, BRASILIA, JERMAN, KANADA, BELANDA, TURKI, PERANCIS, INDIA, SPANYOL, ITALIA, INGGRIS, BELGIA, TAIWAN, REP.AFRIKA SELATAN, AUSTRALIA, ARGENTINA
4.	Sawit	HONGKONG, INDIA, VIETNAM, REP.RAKYAT TIONGKOK, JERMAN, SINGAPURA, KOREA UTARA, ITALIA, MALAYSIA, THAILAND, SPANYOL, TAIWAN, JEPANG, KAMBOJA, SRI LANGKA, REP.AFRIKA SELATAN, PERANCIS, PILIPINA, AMERIKA SERIKAT, MEKSIKO
5.	Produk Hasil Hutan	INDIA, REP.RAKYAT TIONGKOK, MALAYSIA, BANGLA DESH, BELANDA, MESIR, SINGAPURA, ITALIA, SPANYOL, UKRAINE, IRAN, FEDERASI RUSIA, PAKISTAN, JERMAN, TANZANIA, BRASILIA, REP.AFRIKA SELATAN, VIETNAM, MYANMAR, KENYA
6.	Alas Kaki	JEPANG, REP.RAKYAT TIONGKOK, AMERIKA SERIKAT, KOREA SELATAN, AUSTRALIA, MALAYSIA, TAIWAN, SAUDI ARABIA, UNI EMIRAT ARAB, INDIA, JERMAN, BELANDA, INGGRIS, VIETNAM, SINGAPURA, BELGIA, ITALIA, PERANCIS, BANGLA DESH, THAILAND
7.	Otomotif	AMERIKA SERIKAT, BELGIA, JERMAN, INGGRIS, BELANDA, ITALIA, JEPANG, MEKSIKO, PERANCIS, BRASILIA, REP.RAKYAT TIONGKOK, DENMARK, PANAMA, KOREA SELATAN, SINGAPURA, SPANYOL, AUSTRALIA, FEDERASI RUSIA, CHILI, REP.AFRIKA SELATAN
8.	Udang	THAILAND, JEPANG, SAUDI ARABIA, PILIPINA, MALAYSIA, SINGAPURA, UNI EMIRAT ARAB, REP.AFRIKA SELATAN, BRASILIA, VIETNAM, REP.RAKYAT TIONGKOK, MEKSIKO, OMAN, KAMERUN, TAIWAN, INGGRIS, MYANMAR, JERMAN, INDIA, KUWAIT
9.	Kakao	AMERIKA SERIKAT, JEPANG, REP.RAKYAT TIONGKOK, INGGRIS, BELGIA, HONGKONG, VIETNAM, SINGAPURA, PERANCIS, KANADA, AUSTRALIA, MALAYSIA, TAIWAN, FEDERASI RUSIA, BELANDA, ITALIA, JERMAN, KOREA SELATAN, DENMARK
10.	Kopi	MALAYSIA, AMERIKA SERIKAT, SINGAPURA, KOREA UTARA, SPANYOL, JERMAN, PERANCIS, BELANDA, INGGRIS, AUSTRALIA, PILIPINA, INDIA, KANADA, THAILAND, JEPANG, BRASILIA, UNI EMIRAT ARAB, ESTONIA, FEDERASI RUSIA, SELANDIA BARU

Negara Tujuan Ekspor 10 Komoditi Potensial

No.	Komoditas	Negara Tujuan
1.	Kulit dan Produk Kulit	AMERIKA SERIKAT, JEPANG, JERMAN, ITALIA, MALAYSIA, BELGIA, INGGRIS, FEDERASI RUSIA, MESIR, MAROKO, INDIA, TAIWAN, KANADA, AUSTRALIA, GEORGIA, SINGAPURA, ALJAZAIR, EKUADOR, PERANCIS, REP.AFRIKA SELATAN
2.	Peralatan Medis	SINGAPURA, JERMAN, JEPANG, AMERIKA SERIKAT, INDIA, REP.RAKYAT TIONGKOK, BELANDA, MALAYSIA, AFGANISTAN, THAILAND, TAIWAN, KENYA, IRAN, KANADA, HONGKONG, PERANCIS, AUSTRALIA, TIMOR TIMUR, SAUDI ARABIA, PILIPINA
3.	Tanaman Obat	INDIA, MALAYSIA, AMERIKA SERIKAT, TAIWAN, JEPANG, SINGAPURA, PERANCIS, BELANDA, JERMAN, SWISS, KOREA SELATAN, VIETNAM, AUSTRALIA, HONGKONG, ARGENTINA, THAILAND, INGGRIS, SAUDI ARABIA, UNI EMIRAT ARAB, YORDANIA
4.	Makanan Olahan	AMERIKA SERIKAT, MALAYSIA, PILIPINA, SINGAPURA, JEPANG, REP.RAKYAT TIONGKOK, KAMBOJA, THAILAND, VIETNAM, SAUDI ARABIA, BELANDA, JERMAN, HONGKONG, AUSTRALIA, BELGIA, INGGRIS, INDIA, SPANYOL, KOREA SELATAN, TAIWAN
5.	Minyak Atsiri	AMERIKA SERIKAT, SINGAPURA, PERANCIS, INDIA, SWISS, SPANYOL, JERMAN, BELANDA, REP.RAKYAT TIONGKOK, INGGRIS, MEKSIKO, UNI EMIRAT ARAB, TURKI, ITALIA, BRASILIA, JEPANG, PAKISTAN, HONGKONG, TAIWAN, TIMOR TIMUR
6.	Ikan dan Produk Perikanan	JEPANG, AMERIKA SERIKAT, THAILAND, VIETNAM, REP.RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, MALAYSIA, ITALIA, KOREA SELATAN, HONGKONG, TAIWAN, SPANYOL, FEDERASI RUSIA, AUSTRALIA, BELGIA, BELANDA, PERANCIS, JERMAN, INGGRIS, IRAN
7.	Kerajinan	AMERIKA SERIKAT, JEPANG, INGGRIS, JERMAN, AUSTRALIA, PERANCIS, BELANDA, KOREA SELATAN, SPANYOL, SINGAPURA, ITALIA, KANADA, TAIWAN, BELGIA, REP.AFRIKA SELATAN, MALAYSIA, SWEDIA, UNI EMIRAT ARAB, REP.RAKYAT TIONGKOK, BRASILIA
8.	Perhiasan	SINGAPURA, HONGKONG, REP.AFRIKA SELATAN, AUSTRALIA, AMERIKA SERIKAT, UNI EMIRAT ARAB, JEPANG, ITALIA, BELANDA, THAILAND, MALAYSIA, JERMAN, KOREA SELATAN, INGGRIS, DENMARK, TURKI, SPANYOL, PERANCIS, SWISS, KANADA
9.	Rempah-Rempah	AMERIKA SERIKAT, VIETNAM, INDIA, BELANDA, SINGAPURA, JERMAN, JEPANG, ITALIA, MALAYSIA, PERANCIS, REP.RAKYAT TIONGKOK, AUSTRALIA, THAILAND, BELGIA, KOREA SELATAN, BRASILIA, INGGRIS, FEDERASI RUSIA, KANADA, PAKISTAN
10.	Peralatan Kantor	JEPANG, REP.RAKYAT TIONGKOK, THAILAND, SINGAPURA, PILIPINA, MALAYSIA, BANGLA DESH, IRAN, SAUDI ARABIA, TURKI, UNI EMIRAT ARAB, MESIR, AUSTRALIA, AMERIKA SERIKAT, KANADA, MEKSIKO, BRASILIA, KOLUMBIA, BELANDA, JERMAN

EKSPOR – IMPOR

Uraian	Jan 2014		Jan-Jan 2014
	Milyar US$	% MoM	Milyar US$	% YoY
Ekspor	14,48	14,63	14,48	5,79
Migas	2,50	26,69	2,50	5,93
Non Migas	11,99	11,60	11,99	5,76

Impor	14,92		3,50	14,92	3,46
Migas	3,55		15,81	3,55	10,39
Non Migas	11,36		1,13	11,36	1,07
Jan 2014		: Defisit US$ 0,44 Milyar
Jan-Jan 2014		: Defisit US$ 0,44 Milyar

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Keterangan : Angka Sementara

GDP

Tahun	Constant Price		Current Price
Tahun	PDB (Billion)	Change (%)	PDB (Billion)	Change (%)
2012	2.618.139,20	6.23	8.241.864,30	11.03
QT1	632.848,40	1.42	1.975.475,00	2.76
QT2	650.588,90	2.80	2.051.047,50	3.83
QT3	671.780,80	3.20	2.119.648,50	3.34
QT4	662.008,20	-1.40	2.095.693,30	-1.13
2013
QT1	638.294,60	1.52	1.980.442,40	2.31
QT2	655.626,60	2.72	2.055.248,40	3.78
QT3	676.624,80	3.20	2.193.609,00	6.73
QT4	666.430,00	-1.51	2.185.939,70	-0.35

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA TOTAL

Periode : 2009-2014

(Nilai : Juta US$)

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	TREND(%) 2009-2013	Jan-Jan*		CHANGE(%) 2014/2013
NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	TREND(%) 2009-2013	2013	2014	CHANGE(%) 2014/2013
I	E X P O R T	116.510,0	157.779,1	203.496,6	190.020,1	182.551,8	11,45	15.375,5	14.484,9	-5,79
	- OIL & GAS	19.018,3	28.039,6	41.477,0	36.977,3	32.633,0	14,53	2.653,7	2.496,2	-5,94
	- NON OIL & GAS	97.491,7	129.739,5	162.019,6	153.042,8	149.918,8	10,80	12.721,8	11.988,7	-5,76
II	I M P O R T **)	96.829,2	135.663,3	177.435,6	191.689,5	186.628,7	18,03	15.450,2	14.915,5	-3,46
	- OIL & GAS	18.980,7	27.412,7	40.701,5	42.564,2	45.266,4	24,34	3.966,0	3.554,1	-10,39
	- NON OIL & GAS	77.848,5	108.250,6	136.734,0	149.125,3	141.362,3	16,34	11.484,2	11.361,4	-1,07
III	TOTAL	213.339,3	293.442,4	380.932,2	381.709,6	369.180,5	14,57	30.825,7	29.400,4	-4,62
	- OIL & GAS	37.999,0	55.452,3	82.178,6	79.541,4	77.899,4	19,68	6.619,7	6.050,3	-8,60
	- NON OIL & GAS	175.340,2	237.990,1	298.753,6	302.168,1	291.281,1	13,36	24.206,0	23.350,1	-3,54
IV	BALANCE	19.680,8	22.115,8	26.061,1	-1.669,4	-4.076,9	0,00	-74,7	-430,6	476,44
	- OIL & GAS	37,6	626,9	775,5	-5.586,9	-12.633,4	0,00	-1.312,3	-1.057,9	-19,39
	- NON OIL & GAS	19.643,2	21.488,9	25.285,5	3.917,6	8.556,5	-28,57	1.237,6	627,3	-49,31

Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade

Keterangan:

*) Angka sementara

Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Rupiah

Tahun	USD	JPY	DEM	NLG	GBP	FRF	CHF	SGD	MYR	HKD	AUD	CAD
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Januari	9.698,00	10.676,00	0,00	0,00	15.325,00	0,00	10.655,00	7.834,00	3.133,00	1.250,00	10.113,00	9.677,00
Februari	9.667,00	10.460,00	0,00	0,00	14.663,00	0,00	10.405,00	7.822,00	3.125,00	1.246,00	9.926,00	9.451,00
Maret	9.719,00	10.323,00	0,00	0,00	14.714,00	0,00	10.191,00	7.816,00	3.133,00	1.252,00	10.130,00	9.564,00
April	9.722,00	9.925,00	0,00	0,00	15.055,00	0,00	10.368,00	7.879,00	3.207,00	1.253,00	10.057,00	9.606,00
Mei	9.802,00	9.705,00	0,00	0,00	14.927,00	0,00	10.276,00	7.786,00	3.185,00	1.263,00	9.476,00	9.516,00
Juni	9.929,00	10.035,00	0,00	0,00	15.159,00	0,00	10.526,00	7.841,00	3.124,00	1.280,00	9.184,00	9.473,00
Juli	10.278,00	10.486,00	0,00	0,00	15.660,00	0,00	11.061,00	8.086,00	3.166,00	1.325,00	9.296,00	9.983,00
Agustus	10.924,00	11.129,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	11.745,00	8.563,00	3.307,00	1.409,00	9.766,00	10.372,00
September	11.613,00	11.869,00	0,00	0,00	18.770,00	0,00	12.826,00	9.234,00	3.564,00	1.498,00	10.798,00	11.262,00
Oktober	11.234,00	11.415,00	0,00	0,00	18.014,00	0,00	12.490,00	9.068,00	3.561,00	1.449,00	10.675,00	10.723,00
November	11.977,00	11.680,00	0,00	0,00	19.596,00	0,00	13.234,00	9.537,00	3.712,00	1.545,00	10.858,00	11.299,00
Desember	12.189,00	11.617,00	0,00	0,00	20.097,00	0,00	13.732,00	9.628,00	3.708,00	1.572,00	10.876,00	11.443,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Januari	12.226,00	11.955,00	0,00	0,00	20.240,00	0,00	13.652,00	9.578,00	3.654,00	1.574,00	10.669,00	10.933,00

Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Tahun	Food Stuff	Prepared Food	Housing	Clothing	Medical Care	Education	Transportation	General
2013	7,19	2,68	2,99	-3,64	1,79	0,61	3,94	3,35
Januari	3,39	0,46	0,56	0,25	0,29	0,05	-0,28	1,03
Februari	2,08	0,47	0,82	-0,59	0,56	0,19	0,08	0,75
Maret	2,04	0,40	0,21	-0,70	0,24	0,12	0,19	0,63
April	-0,80	0,30	0,41	-1,13	0,22	0,15	0,10	-0,10
Mei	-0,83	0,35	0,75	-1,22	0,23	0,06	0,05	-0,03
Juni	1,17	0,67	0,21	-0,29	0,23	0,04	3,80	1,03
Juli	5,46	1,55	0,44	-0,09	0,40	0,69	9,60	3,29
Agustus	1,75	0,68	0,66	1,81	0,37	1,36	0,95	1,12
September	-2,88	0,78	0,61	2,99	0,27	0,71	-0,79	-0,35
Oktober	-0,62	0,55	0,26	-0,56	0,33	0,31	0,53	0,09
November	-0,47	0,27	0,68	-0,03	0,34	0,11	0,02	0,12
Desember	0,79	0,73	0,44	0,17	0,16	0,06	0,56	0,55
2014	3,13	1,16	1,18	1,12	1,01	0,45	0,35	1,33
Januari	2,77	0,72	1,01	0,55	0,72	0,28	0,20	1,07
Februari	0,36	0,43	0,17	0,57	0,28	0,17	0,15	0,26